Assalamu’alaikum Wr.Wb
Pembaca insandata.com atau yang kami sebut sahabat ID. Tiga minggu ini kami melakukan uji coba website dan mencoba mengangkat tema atau model berita yang investigatif, sembari mencoba membenahi maintenance dan urusan-urusan administrasi yang berkaitan dengan media ini.
Kami dari redaksi juga mengalami sedikit keterlambatan di sana-sini di awal masa uji coba. Hal Ini bagian dari komitmen redaksi untuk selalu menampilkan berita investigasi berbasis data dan bukan sekedar sumber berita verbal. Mengumpulkan data-data otentik yang berserak di lini instansi pemerintah dan swasta yang berkorelasi dengan keputusan-keputusan berbasis kepentingan publik.
Sahabat ID yang budiman, redaksi beserta tim ID ingin meneladani sang Mastro Jurnalistik Modern, Taufiq Ismail, bahwa cita-cita media sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud jika media bebas kepentingan politik dan ekonomi. Media Harus Merdeka !!!
Oleh sebab itu, Insandata.com menafikan kepentingan politik dan ekonomi dengan berusaha menghindari iklan dan advertorial dari sumber -sumber berita. Ini demi menjaga marwah media yang independen. Kami berusaha menyuguhkan realita melalui cara investigasi. Kadang tidak enak dibaca, terkesan kurang konfirmatif dengan sumber berita.
Ya, memang berita investigasi harus demikian, karena kami melindungi sumber-sumber berita dan informan kami sebagai sarana hak tolak. Tapi Tim ID memiliki data-data otentik dan kompeten yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum seandainya pemberitaan kami membuat seseorang atau instansi merasa dirugikan dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan melalui hak jawab atau ketentuan lain dalam Undang-Undang Pokok Pers.
Beragam komentar dan masukan ke tim redaksi kebanyakan mengkritisi ihwal kasus mobil siaga dan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro. Tim Redaksi berkomitmen untuk mensinergikan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai bagian ultimatum remindum.
Kami berpendapat, upaya pemidanaan ini harus dilakukan karena kasus-kasus ini sudah bersifat masif dan teroganisir dengan baik. Jangan sampai terjadi pembiaran akhirnya menjadi norma. Perbuatan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok dilakukan berulang dan senantiasa ditolerir akan menjadi norma kebenaran. Dan itu berbahaya !!
Redaksi mengkritisi cara pandang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kurang mengedepankan regulasi dan pengawasan internal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Justru terkesan mengedepankan upaya-upaya pendekatan instan yang seolah akan mengeliminasi persoalan hukum di belakang hari.
Pemberian bantuan keuangan kepada instansi vertikal, baik dari APBD maupun CSR tidak bisa dipahami sebagai sebagai upaya membuat penegak hukum tidak bisa bersikap tegas. Karena bantuan kepada instansi vertikal sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintahan Bojonegoro (eksekutif dan legislatif) dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Bojonegoro dengan gradasi APBD yang demikian besar. Jangan justru hal ini diplintir sampai ke bawah seolah sebagai bentuk pembungkaman kepada penegak hukum.
Sudah banyak bukti aparatur penegak hukum bersikap tegas. Meski Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro mendapat bantuan keuangan dari Pemkab Bojonegoro pada tahun 2014, toh banyak kasus yang bisa ditangani oleh Kejari Bojonegoro dengan mengedepankan profesionalisme selepas itu.
Begitu juga bantuan keuangan ke instansi vertikal lainnya di Bojonegoro. Fasilitas APBD diperuntukan untuk pelayanan masyarakat Bojonegoro yang bersinggungan dengan pelayanan instansi tersebut, sehingga ke depan Pemkab Bojonegoro harus mengutamakan regulasi, pengawasan dan profesionalisme aparatur pemerintahnya sampai tingkat ke bawah. Kasus pengadaan mobil siaga dan BPR Pemkab Bojonegoro harusnya menjadi Pelajaran berarti.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Redaksi.
Catatan : keberatan dan hak jawab sementara dalam masa uji coba ini bisa di kirim via email : insandata777@gmail.com
