Tak Punya 60 Miliar, Urungkan Maju Pilkada Bojonegoro

Insandata.com Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Bojonegoro Nopember 2024 adalah Pilkada langsung yang ke empat kalinya. Pilkada langsung Bojonegoro pertama tahun 2007 dimenangkan oleh pasangan Suyoto-Setyo Hartono, tahun 2012 Suyoto-Setyo Hartono kembali menang untuk kedua kalinya. Tahun 2018 Anna Mu’awanah – Budi Irawanto yang memenangi kompetisi ini.

Dari perhelatan pilkada yang telah berlangsung terdapat perbedaan dan perubahan yang fundamental baik dari kwalitas dan capaian visi dan misi dari waktu ke waktu.

Hal ini juga terjadi pada pemilihan legislatif dan pemilihan Kepala Desa.  Pilkada tahun 2007 masih cukup kental isu-isu kesejahteraan, mengedepankan visi-misi para kandidat, tapi mulai tahun 2012, 2018 dan sekarang hampir seluruh tahapan pemilihan visi dan misi tidak lagi penting, money politk lah yang lebih penting.

Penyebab lingkaran setan transaksional money politik ini seperti tak ada ujung maupun pangkalnya. Rakyat yang merasa kecewa dengan janji politk menganggap tidak penting visi-misi ataupun jejak rekam para kandidat, karena kalau sudah menjabat pasti lupa dengan janji politiknya, sehingga yang penting saat pencoblosan yang memberi uang itu yang dicoblos. Kalau semua kandidat memberi uang, suara dibagi sesama anggota keluarga atau kelompok, atau mana yang memberi lebih ‘banyak’ itulah yang dipilih.

Sementara para kandidat juga punya pikiran sama, visi-misi, rekam jejak tidak penting. Kalau mau maju pilkada atau pilihan apapun harus siapkan uang saat hari pencoblosan. Meski caleg, cakades, cabup sudah banyak berkontribusi pada orang, kelompok masyarakat, memberi bantuan dan sebagainya sebelum -sebelumnya , tetapi pada saat hari pencoblosan tidak diberi amplop, tetap saja tidak memilih. Hilang semua jasa yang dilakukan para calon yang dulu-dulu.

Lingkaran setan inilah yang menyebabkan kwalitas demokrasi menjadi merosot. Tuntutan biaya yang begitu besar saat pencoblosan dan proses politik, tidak akan bisa tertutupi hanya sekedar mengandalkan gaji, BOP, maupun tunjangan-tunjangan lain dari pendapatan Kepala Daerah. Sehingga tak jarang Kepala Daerah terseret kasus korupsi karena tuntutan mengembalikan hutang dan tabungan untuk mencalonkan lagi.

Tim ID mencoba merevitalisasi data biaya-biaya yang jarus dikeluarkan Para Kadidat Kepala Daerah yang dirangkum mulai tahun 2007 ,2012, dan 2018 serta estimasi perkembangan terkini dengan mengacu pada proses pemilu legislative lalu.

Meskipun akurasinya bisa berubah, tetapi setidaknya bisa menjadi gambaran betapa rumit dan besarnya biaya pilkada langsung ini.

Jumlah DPT untuk Pilkada 2024 untuk Kabupaten Bojonegoro belum ditetapkan, tetapi mengacu pada pileg bulan Pebruari 2024, jumlah DPT nya 1 033 836. Untuk jumlah TPS pada pilkada ini  2 118 TPS yang menyebar di 28 kecamatan 430 desa/kelurahan.

Tabel Estimasi Biaya Pilkada :

• Biaya ini tidak bisa menghitung biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik pengusung.
• Penghitungan ini penghitungan dengan ratio yang diperbandingkan dengan perhelatan pemilu legislative dan Pilkada beberapa waktu yang lalu.

Besarnya pengeluaran di Pilkada tidak akan sebanding dengan gaji -tunjangan -hono-honor Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Data yang dimiliki insandata.com, dengan APBD Kategori Tinggi Bupati Bojonegoro, gaji, tunjangan dan honor yang reasonable dalam setahunnya tidak akan lebih dari 3 Miliar rupiah /tahun atau setara 15 Miliar Rupiah selama 5 tahun. Begitu juga Wakil Kepala Daerah Bojonegoro penghasilannya dari APBD tidak lebih dari 2,5 Miliar per tahun atau setara dengan 12,5 Miliar selama 5 tahun. Lantas  ?? (tim)