Insandata.com – Meskipun Kabupaten Bojonegoro memiliki anggaran terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, tetapi Bojonegoro belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan. Tahun ini APBD Bojonegoro menembus angka Rp 8,7 triliun.
Anggaran besar yang dimiliki tidak sebanding dengan fluktuasi angka kemiskinan di Bojonegoro. Bahkan mirisnya Bojonegoro telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrem di tahun 2020.
Prosentase penduduk miskin di Bojonegoro terlihat stagnan dan tidak mengalami penurunan yang berarti meskipun sudah di gelontor berbagai bantuan sosial. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin Bojonegoro 12,38 %, tahun 2020 meningkat 12,87%, tahun 2021 meningkat 13,27 %. Jumlah penduduk miskin di Bojonegoro hanya menurun 12, 21% pada tahun 2022 dan 12, 18 % pada tahun 2023.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro diketahui, bahwa Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 150 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebesar 153,40 ribu jiwa menjadi 153,25 ribu jiwa di tahun 2023.
Rilis BPS Kabupaten Bojonegoro juga menyebutkan, bahwa Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 1,94 meningkat 0,04 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Jika hal ini terus dibiarkan, akan sangat sulit untuk pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Indeks Keparahan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 0,49 atau meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan tahun lalu.
Hal di atas tentunya menandakan jika sebaran pengeluaran penduduk miskin sedikit heterogen, sehingga semakin sulit untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan memberikan program bantuan yang beragam pula.
Peta dan data kemiskinan di Bojonegoro di era APBD yang tinggi karena didukung industri migas ternyata tidak banyak berubah saat era APBD yang rendah di masa lalu.
Tim insandata.com dalam beberapa minggu depan akan memberikan laporan khusus. Mencoba mengulas dari sisi kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan di lapangan juga factor lain kenapa kemiskinan di Bojonegoro sulit untuk diatasi.(tim)
