Insandata.com Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Bojonegoro masih di dominasi SD sederajat ke bawah. Sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama pekerjaan penduduk di suatu daerah diduga menjadi salah satu penyebab tingginya penduduk daerah tersebut masuk secara aktif dalam perekonomian.
Selain itu, sektor pertanian secara umum masih relatif tidak mensyaratkan keahlian/pendidikan tertentu sehingga memudahkan penduduk tanpa keahlian khusus atau penduduk dengan pendidikan rendah tetap bisa masuk di sektor tersebut. Demikian kutipan pemetaan penyerapan tenaga kerja yang dipublikasikan oleh BPS.
Fakta di lapangan menunjukan petani di sektor pertanian paling rendah dalam partisipasi public untuk ikut terlibat aktif ataupun dilibatkan dalam menyusun kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sektor pertanian cenderung dibiarkan mengikuti fluktuasi pasar tanpa proteksi apapun dari pemerintah. Hal ini bisa di lihat dengan ketidakpastian ketersedian pupuk dalam masa tanam, kebijakan pasar yang cenderung merugikan petani karena mengikuti siklus “demand dan supply”, disaat musim panen raya.
Beberapa petani yang kita temui banyak mengeluhkan masalah tersebut. Persoalan pupuk dan mekanisme pasca panen membuat sulit bertahan. “ Anak muda sekarang ndak mau bertani mas, gak cucuk (setara) dengan hasilnya,’ kata Nyaimin salah seorang petani di Kecamatan Sukosewu.
Begitu juga dengan bantuan-bantuan pemerintah, para petani ini bahkan sama sekali tidak tahu seluk beluknya. Ditanya mengenai bantuan pupuk , EY yang namanya minta disamarkan mengatakan,” dapat 7 Kg NPK dan satu sak Ponska, sedangkan hitung-hitungan seperti apa, saya ndak tahu mas,” kata petani penggarap ini.
HD salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Sukosewu ini juga tidak tahu menahu saat dirinya tiba-tiba didatangi petugas pertanian untuk membuat proposal bantuan alat pertanian, “Disuruh bikin proposal dapat Combine Harvester, ya tiba -tiba saja, selebihnya ndak tahu, tolong ditanyakan ke dinas saja mas?‘’katanya sesaat setelah mendapat undangan klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro beberapa waktu yang lalu.
Sumber Daya Manusia yang rendah disektor pertanian rentan untuk di manipulasi dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pemberian bantuan-bantuan dan insentif ke petani hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan dalam kegiatan tersebut.
Petani hanya dijadikan komoditas kebijakan yang menguntungkan kepentingan penguasa tetapi ujung-ujungnya justru merepotkan petani itu sendiri.(tim)
