Insandata.com. Hari ini hampir seluruh media nasional meriliis pernyataan Presiden Joko Widodo, agar pemerintah daerah membelanjakan APBD nya ditengah kelesuan ekonomi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kalau peredaran rendah, artinya daya beli tidak kuat. Segera kelarkan,” kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah di Istana Garuda, IKN, Selasa (13/8).
Menurut Jokowi, saat ini realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota masih sekitar 31 persen. Sedangkan pemerintah provinsi sedikit lebih baik, yakni 41 persen.
“Tapi masih kecil. Tolong dicek, dilihat, didorong agar uang di APBD segera beredar di masyarakat, sehingga perputaran uang kabupaten/kota atau provinsi makin baik,” ujarnya. “Tolong dijaga daya beli rakyat dengan apa segera merealisasikan APBD. Segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya,” katanya.
Sebagaimana telah diberitakan insandata.com beberapa edisi yang lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro 4 tahun berturut berada di bawah nol.
Begitu juga dengan serapan APBD rata-rata tidak bisa melebihi angka 81 % per tahun. Sehingga Badan Pusat Stastitik Bojonegoro memberikan catatan “Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 2 s.d 3,5 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam dalam mendorong perekonomian relatif kurang signifikan. Di sisi lain, pada tahun 2019 – 2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan komponen ekspor cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan seperti ini menunjukkan bahwa arus barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro dalam posisi surplus dimana ekspor hasil minyak dan gas bumi merupakan penyumbang terbesar dari ekspor Kabupaten Bojonegoro.”
Atas atensi Presiden ini selayaknya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggenjot dan menkreatifkan pengelolaan APBD untuk menstimulus perdearan uang yang akan menggerakan ekonomi rakyat. Percuma APBD tinggi tapi gagap mengelola anggaran, (tim)
